JAKARTA, Garuda Vox News –

Partai Demokrat menegaskan sikap politiknya untuk tidak terjebak dalam pusaran wacana politik warisan pemerintahan sebelumnya. Alih-alih larut dalam tarik-menarik kepentingan masa lalu, Demokrat memilih mengarahkan energi politiknya untuk menjaga stabilitas nasional dan memastikan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif.

Sikap tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, yang menilai fase awal pemerintahan baru membutuhkan konsolidasi, bukan polemik berkepanjangan. Menurutnya, fokus utama Demokrat saat ini adalah memastikan kebijakan negara benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

“Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana pemerintahan sekarang bisa bekerja optimal. Demokrat mengambil posisi konstruktif, mendukung program-program yang jelas manfaatnya bagi rakyat,” ujar Herman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Herman menegaskan, Demokrat tidak tertarik menjadikan isu politik warisan sebagai komoditas konflik. Ia menyebut perdebatan semacam itu justru berpotensi mengganggu konsentrasi pemerintah dalam mengeksekusi program strategis, khususnya di sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Sebagai partai yang memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan, Demokrat mengklaim memahami pentingnya kesinambungan kebijakan tanpa harus terjebak pada romantisme atau resistensi politik masa lalu. Dalam konteks ini, Demokrat memosisikan diri sebagai pendukung aktif sekaligus pengawal kebijakan, bukan sekadar pengikut.

“Setiap kebijakan harus diukur dari dampaknya bagi publik. Selama program itu menyentuh rakyat dan memperkuat ekonomi nasional, Demokrat akan berada di barisan pendukung,” tegas Herman.

Ia juga menambahkan bahwa sikap tersebut sejalan dengan komitmen Demokrat untuk menjaga iklim politik yang sehat, rasional, dan berorientasi pada kepentingan nasional, bukan kepentingan elite atau kelompok tertentu.

Langkah Demokrat ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa partai berlambang bintang mercy tersebut ingin memainkan peran strategis sebagai jangkar stabilitas politik di tengah masa transisi kekuasaan nasional.(A-kim)