Jakarta, GVN—
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa pemutakhiran data terpadu menjadi fondasi utama dalam memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial dan bantuan pangan pemerintah pada 2026.
Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri rapat penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2026 di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Agus Jabo menyatakan, tanpa data yang akurat dan mutakhir, kebijakan pangan berisiko salah sasaran dan tidak menjawab kebutuhan kelompok rentan.
Karena itu, Kementerian Sosial mendorong penguatan integrasi data lintas kementerian dan lembaga agar perencanaan CPP selaras dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
“Data terpadu yang valid adalah kunci. Bantuan pangan harus tepat sasaran, tepat waktu, dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Agus Jabo dalam rapat tersebut.
Rapat penetapan CPP 2026 menyoroti pentingnya sinergi antara Kementerian Sosial dan Kemenko Bidang Pangan dalam menyusun program nasional tahun depan, khususnya di tengah ancaman ketidakpastian pangan global, perubahan iklim, serta potensi bencana alam yang dapat mengganggu distribusi pangan.
Pemerintah menilai cadangan pangan bukan hanya instrumen stabilisasi harga dan pasokan, tetapi juga bantalan sosial untuk melindungi kelompok miskin dan rentan saat terjadi krisis.
Oleh karena itu, penajaman data penerima bantuan dinilai krusial agar intervensi negara berjalan efektif dan akuntabel.
Selain membahas CPP, rapat juga menyinggung perlunya respons cepat terhadap kondisi darurat, termasuk bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah, agar bantuan pangan dapat segera disalurkan berdasarkan data terbaru dan terverifikasi.
Pemerintah menargetkan kebijakan pangan 2026 tidak hanya berfokus pada ketersediaan stok, tetapi juga memastikan keadilan distribusi dan perlindungan sosial bagi masyarakat paling terdampak.(A-kim)
