Jakarta, GVN–
Ribuan buruh kembali menyatakan penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 sebesar Rp5,72 juta.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan aksi demonstrasi akan terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada Selasa, 30 Desember 2025, dengan sasaran utama Istana Negara.
Berdasarkan keterangan Said Iqbal, sedikitnya 10.000 buruh direncanakan turun ke jalan dalam aksi tersebut. Massa berasal dari berbagai wilayah penyangga Jakarta, termasuk Jawa Barat dan Banten, dan akan bergerak secara terkoordinasi menuju pusat pemerintahan.
“Aksi ini adalah bentuk kekecewaan buruh terhadap penetapan UMP yang dinilai belum mencerminkan kebutuhan hidup layak di Jakarta,” ujar Said Iqbal, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi.
Dalam aksi yang digelar sebelumnya dan tergambar dalam dokumentasi, massa buruh tampak mengenakan atribut serikat pekerja, membawa bendera organisasi, serta berjalan beriringan di ruas jalan ibu kota. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
Buruh menilai kenaikan UMP 2026 masih belum sebanding dengan tingginya biaya hidup di Jakarta, terutama untuk kebutuhan pangan, perumahan, transportasi, dan pendidikan.
Mereka mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meninjau ulang besaran UMP serta membuka ruang dialog yang lebih substantif dengan perwakilan pekerja.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait tuntutan terbaru buruh tersebut.
Aparat keamanan disebut telah bersiaga untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan potensi gangguan ketertiban umum di sekitar Istana Negara.
Aksi pada 30 Desember mendatang diperkirakan akan berdampak pada aktivitas lalu lintas di kawasan pusat Jakarta dan menjadi salah satu mobilisasi buruh terbesar menjelang akhir tahun 2025.(Brago)
