JAKARTA, Garuda Vox News —
Kritik tajam terhadap dinamika di sekitar pusat kekuasaan kembali mencuat. Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, secara terbuka mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar mewaspadai lingkar dalam yang dinilai berpotensi menghambat efektivitas pemerintahan.
Dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026), Habib Umar menyoroti adanya indikasi penyumbatan arus informasi di sekitar Presiden. Menurutnya, situasi ini bukan sekadar persoalan teknis birokrasi, melainkan dapat berdampak strategis terhadap kualitas pengambilan keputusan negara.
“Banyak orang-orang di sekeliling Presiden itu bermasalah. Ada yang menutup informasi, sehingga persoalan tidak sampai utuh. Ini berbahaya,” tegasnya.
Habib Umar menilai, minimnya transparansi di lingkar kekuasaan berpotensi menciptakan distorsi kebijakan. Dalam konteks politik modern, informasi adalah fondasi utama dalam menentukan arah negara. Ketika informasi terfragmentasi atau bahkan dimanipulasi, maka keputusan yang lahir berisiko tidak tepat sasaran.
Ia juga menyinggung terbatasnya figur-figur berkualitas (“excellent”) di sekitar Presiden. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor lambatnya respons terhadap berbagai persoalan nasional, mulai dari ekonomi hingga stabilitas sosial.
Lebih jauh, Habib Umar mengaitkan situasi ini dengan adanya resistensi dari kelompok elite dan kepentingan ekonomi tertentu. Ia menyebut langkah Presiden dalam menghadapi konglomerasi bermasalah dan praktik kartel memicu perlawanan terselubung dari pihak-pihak yang merasa terganggu.
Menurutnya, tarik-menarik kepentingan ini berpotensi menciptakan gangguan politik yang tidak terlihat di permukaan, namun signifikan dalam memengaruhi stabilitas pemerintahan.
Stabilitas Nasional di Tengah Tekanan Global
Di tengah kritik tersebut, Habib Umar tetap mengapresiasi kondisi nasional yang dinilai relatif stabil. Ia mencatat bahwa selama momentum Ramadan hingga Lebaran, tidak terjadi gejolak sosial maupun lonjakan harga kebutuhan pokok yang signifikan.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa stabilitas ini tidak boleh membuat pemerintah lengah, terutama di tengah dinamika global yang memanas, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi berdampak pada krisis energi dan ekonomi domestik.
Seruan Persatuan dan Kritik Berimbang
Dalam pernyataan penutupnya, Habib Umar mengimbau seluruh elemen masyarakat dan organisasi keagamaan untuk tetap menjaga persatuan nasional serta tidak mudah terprovokasi.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kualitas ruang publik dari polarisasi ekstrem baik dalam bentuk puja-puji berlebihan maupun serangan tanpa dasar.
“Jangan ada puja-puji berlebihan atau caci maki yang destruktif. Jika itu terjadi, yang rugi bukan hanya pemerintah, tapi bangsa ini secara keseluruhan,” ujarnya.
Pernyataan ini dapat dibaca sebagai alarm politik bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Di satu sisi, ada pengakuan atas stabilitas yang terjaga. Namun di sisi lain, terdapat peringatan serius bahwa ancaman terbesar justru bisa datang dari dalam yakni lingkar kekuasaan yang tidak sehat.
Jika tidak segera dibenahi, persoalan ini berpotensi menggerus kepercayaan publik dan menghambat agenda besar pemerintahan ke depan.
Sebaliknya, jika dijadikan momentum evaluasi, kritik ini bisa menjadi titik balik untuk memperkuat tata kelola kekuasaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Reporter : Hakim
