PATI, Garuda Vox News–
Panggung politik Pilkada Pati 2024 lalu masih segar dalam ingatan. Saat itu, senyum lebar dan jabat tangan erat antara Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, dengan Sudewo menjadi simbol harapan baru. Namun, memasuki tahun 2026, kemesraan yang terekam dalam lembaran surat rekomendasi itu kini berganti menjadi tanda tanya besar di benak warga Pati.
Ketika Sudewo resmi menjabat sebagai Bupati, publik berharap visi “politik riang gembira” yang sering didengungkan Kaesang akan menular ke kebijakan daerah. Namun realitanya, warga justru dihantam kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250% dan kini kabar pemeriksaan hukum dari lembaga antirasuah mulai membayangi pendopo kabupaten.
Peran Kaesang dalam kemenangan Sudewo bukanlah sekadar formalitas. Sebagai pimpinan partai anak muda, dukungan PSI memberikan legitimasi moral bahwa Sudewo adalah sosok yang telah lolos “uji kelayakan” di mata pusat. PSI adalah salah satu gerbong awal yang meyakinkan publik bahwa pasangan Sudewo-Chandra adalah pilihan terbaik untuk masa depan Pati.
Namun, ketika kebijakan Bupati mulai “mencekik” ekonomi warga hingga memicu gelombang demonstrasi besar, di mana suara sang pengusung
Poin yang paling disoroti publik saat ini adalah “keheningan” dari Jakarta. Sejak gejolak pajak PBB meletus hingga mencuatnya isu hukum di awal 2026, belum ada pernyataan resmi atau teguran terbuka dari Kaesang Pangarep selaku pemberi mandat politik PSI.
Saat Kampanye, Tokoh nasional itu hadir, memberikan jaminan, dan meyakinkan warga untuk memilih.
Tapi ketika di saat Krisis Tokoh pengusung seolah menghilang dari narasi, membiarkan warga berjuang sendirian melawan kebijakan sosok yang mereka “garansi” sebelumnya.
Pengamat politik menilai fenomena ini sebagai “putusnya rantai akuntabilitas”. Dalam sistem demokrasi, ketua umum partai seharusnya tidak hanya menjadi “pintu masuk” bagi calon pemimpin, tetapi juga menjadi pengawas pertama ketika kader yang diusungnya mulai melenceng dari kepentingan rakyat.
Absennya komentar Kaesang dalam menanggapi situasi di Pati menimbulkan persepsi di tengah masyarakat Apakah dukungan politik hanya sebatas transaksi kursi yang selesai setelah pelantikan, Ataukah rakyat hanya dibutuhkan saat mencari suara. sementara setelahnya mereka dibiarkan menanggung sendiri konsekuensi dari pilihan yang disodorkan partai.
Kini, warga Pati tidak hanya menuntut pertanggungjawaban dari Bupati Sudewo, tetapi juga mulai menagih janji moral dari para tokoh nasional yang dulu berdiri pasang badan untuknya. Di tengah desakan pemakzulan dan proses hukum yang berjalan, diamnya sang pengusung bisa menjadi bumerang bagi citra politik di masa depan.
Bagaimanapun, setiap tanda tangan di atas surat rekomendasi mengandung titipan nasib jutaan rakyat. Dan ketika rakyat merasa dikhianati oleh kebijakan pemimpinnya, publik secara alamiah akan mencari siapa yang dulu membuka jalan bagi pemimpin tersebut.
