Jakarta, Garuda Vox News—
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer (Noel), melontarkan pernyataan keras yang mengguncang ruang publik. Noel secara terbuka memperingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar berhati-hati, menyusul informasi yang diklaimnya terkait potensi jeratan hukum terhadap sejumlah pejabat negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Noel sebelum menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Pengadilan, Senin (26/1/2026).
Di hadapan awak media, Noel menyebut bahwa Purbaya berpotensi menjadi sasaran pihak-pihak yang ia sebut sebagai “bandit negara.”
“Saya ingatkan Pak Purbaya untuk hati-hati. Ada bandit-bandit negara yang siap men-noel-kan beliau,” ujar Noel.
Menurut Noel, istilah “di-noel-kan” yang ia maksud merujuk pada upaya kriminalisasi atau penjeratan hukum yang dilakukan secara sistematis terhadap pejabat atau individu yang dianggap mengganggu kepentingan kelompok tertentu.
Noel mengklaim dirinya memiliki informasi mengenai pola tersebut, meski tidak merinci lebih jauh aktor maupun kasus spesifik yang dimaksud.
Lebih jauh, Noel menegaskan komitmennya untuk mengungkap apa yang ia yakini sebagai kebenaran, sekalipun harus menanggung konsekuensi hukum paling berat.
“Saya siap dihukum mati kalau komitmen saya terhadap kasus ini dianggap salah. Saya tidak takut,” tegasnya.
Pernyataan keras Noel tersebut langsung menuai perhatian luas dan memicu beragam reaksi di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menilai pernyataan itu sebagai bentuk keberanian melawan dugaan praktik mafia kekuasaan, sementara pihak lain mengingatkan pentingnya kehati-hatian agar tidak menimbulkan kegaduhan politik tanpa dasar hukum yang jelas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa maupun pihak terkait mengenai peringatan dan tudingan yang disampaikan Noel. Pemerintah juga belum memberikan tanggapan atas istilah “bandit negara” yang dilontarkan mantan pejabat tersebut.
Pernyataan Noel dinilai menambah panas dinamika politik nasional, sekaligus membuka ruang perdebatan publik terkait transparansi, penegakan hukum, dan relasi kekuasaan di lingkar pemerintahan.(Brago)
