JAKARTA, GVN–
Sejumlah aktivis dan influencer yang mengkritik penanganan banjir di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara dilaporkan mengalami berbagai bentuk depresi digital.
Kritik yang disampaikan terkait lambannya respons pemerintah dan kondisi warga pascabencana justru berujung pada serangan siber terhadap para pengkritik.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengungkapkan, para aktivis tersebut menjadi sasaran doxing, peretasan akun, hingga serangan siber terkoordinasi setelah menyuarakan kritik di ruang publik digital.
Serangan itu dinilai sebagai upaya membungkam kebebasan berekspresi masyarakat sipil.
Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyatakan pihaknya menerima sejumlah laporan dari berbagai daerah terkait serangan digital tersebut.
Menurutnya, pola serangan muncul tidak lama setelah kritik terhadap penanganan banjir disampaikan secara terbuka melalui media sosial maupun kanal publik lainnya.
“Bentuknya beragam, mulai dari penyebaran data pribadi, pengambilalihan akun, hingga intimidasi digital. Ini berbahaya karena menciptakan rasa takut bagi warga yang ingin menyampaikan kritik,” ujar Isnur pada Senin, 29/12
YLBHI menilai tindakan tersebut melanggar hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin konstitusi.
Kritik terhadap penanganan bencana, kata Isnur, seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol publik untuk mendorong perbaikan kebijakan, bukan malah direspons dengan tekanan atau kriminalisasi digital.
Kasus ini juga mempertegas masih lemahnya perlindungan negara terhadap pembela hak asasi manusia dan masyarakat sipil di ruang digital.
YLBHI mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan serangan siber tersebut serta memastikan tidak ada pembiaran terhadap praktik intimidasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah maupun aparat penegak hukum terkait dugaan represi digital terhadap para pengkritik penanganan banjir di sejumlah wilayah Sumatra tersebut.(Hadi)
