Depok, Garuda Vox News–
Isu negatif di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok kian menguat.
Kali ini sorotan tajam mengarah langsung pada Kepala Kantor Kemenag Kota Depok, Enjat Munjiat, yang dinilai sejumlah kalangan internal gagal membangun tata kelola birokrasi yang sehat, transparan, dan profesional.
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber internal menyebutkan, kepemimpinan Enjat Munjiat dinilai cenderung sentralistis, tertutup terhadap kritik, dan minim komunikasi dialogis dengan jajaran di bawahnya.
Kondisi ini disebut menciptakan iklim kerja yang tidak kondusif serta menurunkan semangat aparatur.
“Banyak kebijakan muncul tiba-tiba, tanpa pembahasan dan tanpa penjelasan yang memadai. Ini bukan birokrasi modern, tapi seperti one man show,” ungkap seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya.
Isu negatif juga mengarah pada pengelolaan urusan madrasah dan kepegawaian, yang disebut-sebut tidak konsisten dan rawan konflik kepentingan, meski hingga kini belum ada temuan pelanggaran hukum.
Namun, pola kebijakan yang dinilai tidak akuntabel tersebut memicu kecurigaan dan kegelisahan di internal.
Tak hanya itu, beberapa mitra kerja Kemenag Depok juga mulai mempertanyakan arah kepemimpinan dan prioritas program, yang dianggap lebih berorientasi pada kepentingan struktural ketimbang pelayanan umat.
Pengamat birokrasi di wilayah Jabodetabek menilai, jika isu ini dibiarkan berlarut, kepercayaan publik terhadap Kemenag Kota Depok bisa tergerus.
“Masalah kepemimpinan di level kantor kota tidak bisa dianggap sepele. Ini menyangkut pelayanan agama, pendidikan, dan integritas institusi negara,” ujar pengamat tersebut.
Ironisnya, hingga isu ini berkembang luas, belum terlihat langkah komunikasi publik atau klarifikasi terbuka dari Enjat Munjiat.
Sikap diam ini justru dinilai memperkuat persepsi negatif dan membuka ruang spekulasi liar.
Sejumlah pihak kini mendorong Kanwil Kemenag Jawa Barat dan Inspektorat Jenderal Kemenag RI untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh, sebelum persoalan internal berubah menjadi krisis kepercayaan publik.
Isu ini menjadi alarm keras bahwa jabatan publik bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang menuntut keterbukaan, keteladanan, dan kepemimpinan yang mampu merangkul, bukan memicu resistensi.(Hadi)
