JAKARTA, Garuda Vox News —
Kritik terhadap arah perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, mempertanyakan ke mana Indonesia hendak dibawa di tengah berbagai persoalan yang menurutnya belum menemukan penyelesaian.
Dalam keterangannya pada 21 September 2026, Habib Umar menyoroti sejumlah bidang strategis, mulai dari politik luar negeri, penegakan hukum, ekonomi hingga dinamika politik nasional menuju 2029.
Ia menilai rangkaian persoalan tersebut telah menciptakan kecemasan dan ketidakpastian di sebagian masyarakat.
“Serba-serbi serbu yang dilakukan oleh Prabowo. Sehingga Indonesia mengalami keadaan dan kondisi yang sangat memprihatinkan,” ujar Habib Umar sebagaimana dikutip dalam pemberitaan sebelumnya.
Pernyataan tersebut menarik perhatian karena kritik datang dari Habib Umar Alhamid, figur yang sebelumnya juga pernah menyampaikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo dalam sejumlah kesempatan.
Pada Juli 2026, misalnya, Habib Umar justru menyatakan bahwa Prabowo tidak pernah lelah membangun Indonesia dan menilai pemerintah sedang mendorong reformasi di berbagai sektor.
Karena itu, perubahan nada tersebut menjadi bagian penting dalam membaca perkembangan politiknya: dukungan tidak berarti kritik harus berhenti, sementara kritik terhadap pemerintah tidak otomatis berarti penolakan terhadap negara.
Sebelumnya, Habib Umar juga pernah meminta Prabowo bersikap tegas dalam menghadapi persoalan kabinet, ekonomi, hukum dan kepentingan politik yang menurutnya dapat mengganggu jalannya pemerintahan.
Pertanyaan Besarnya Bukan Sekadar Prabowo, Yang kini menjadi pertanyaan politik lebih luas adalah apakah pemerintah mampu menerjemahkan mandat politik menjadi hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Presiden memiliki kewenangan besar dalam menentukan arah kebijakan nasional. Namun efektivitas pemerintahan juga sangat bergantung pada kinerja kementerian, penegakan hukum, koordinasi antarlembaga, kondisi ekonomi serta kemampuan pemerintah menjelaskan kebijakan kepada publik.
Di titik inilah kritik Habib Umar perlu ditempatkan sebagai alarm politik, bukan sekadar pernyataan personal.
Sebab menjelang dinamika politik 2029, setiap kebijakan pemerintah akan semakin mudah dibaca bukan hanya dari dampaknya terhadap masyarakat, tetapi juga dari konsekuensinya terhadap konfigurasi politik nasional.
Pertanyaan “Indonesia mau dibawa ke mana?” pada akhirnya bukan hanya ditujukan kepada Presiden Prabowo, tetapi juga kepada seluruh elite yang berada di lingkaran kekuasaan: apakah pemerintahan akan semakin mampu menunjukkan hasil konkret, atau justru semakin dibebani kontroversi dan ketidakpastian.(Redaksi)
