Kabupaten Bogor – Garuda Vox News-
Dugaan korupsi bernilai puluhan miliar rupiah yang menyeret Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor kini tak lagi menjadi isu lokal.
Kasus ini mulai mendapat sorotan nasional karena menyentuh persoalan mendasar tata kelola keuangan negara, transparansi anggaran, serta kepatuhan pejabat publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Sorotan menguat setelah muncul dugaan bahwa Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor diduga melakukan pembohongan publik dengan menyatakan rincian anggaran tertentu sebagai “rahasia negara”.
Pernyataan tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang secara tegas mengatur bahwa anggaran publik bukanlah informasi yang dikecualikan.
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sejumlah jurnalis yang tergabung dalam KWIB (komunitas Wartawan Indonesia Bersatu) secara resmi melayangkan surat kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor pada 5 Januari 2026.
Surat tersebut mempertanyakan secara terbuka laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024.
Upaya klarifikasi ini menjadi penting karena anggaran kesehatan merupakan sektor vital yang langsung menyentuh hak dasar masyarakat.
Setiap rupiah yang dikelola negara di sektor ini seharusnya dapat diaudit secara terbuka dan akuntabel, terlebih di tengah tuntutan publik akan pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas.
Pengamat kebijakan publik menilai, jika dugaan ini benar dan tidak segera ditangani secara transparan, maka kasus Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dapat menjadi preseden buruk secara nasional.
Penutupan informasi anggaran dengan dalih “rahasia negara” dikhawatirkan membuka ruang sistemik bagi praktik korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang di daerah lain.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi yang komprehensif dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor maupun BPKAD terkait substansi laporan keuangan yang dipersoalkan.
Publik kini menanti sikap tegas aparat penegak hukum, lembaga pengawas, serta Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan prinsip clean government dan open governance benar-benar ditegakkan.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen negara dalam melawan korupsi, bukan hanya di pusat, tetapi juga di daerah.
Transparansi anggaran bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi kepercayaan publik terhadap negara.(Hadi)
