Jakarta GVN.
Penanganan bencana nasional kini tidak lagi sekadar isu kemanusiaan, tetapi telah bergeser menjadi persoalan politik serius yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hal ini ditegaskan Pendiri Great Institute, Syahganda Nainggolan, yang secara terbuka mendesak Menteri Daniel untuk mundur dari jabatannya.
Syahganda menilai, sejumlah sikap dan pernyataan Menteri Daniel di tengah situasi bencana justru memicu kegaduhan dan kekecewaan publik. Alih-alih menghadirkan empati dan kepemimpinan krisis, yang muncul ke permukaan adalah kontroversi yang dinilai memperlemah posisi politik pemerintah pusat.
“Ini bukan lagi soal teknis penanganan bencana, tetapi soal kepercayaan rakyat terhadap negara. Ketika seorang menteri gagal membaca suasana kebatinan publik, maka dampaknya akan langsung menyeret Presiden,” ujar Syahganda dalam pernyataan politiknya.
Beban Politik di Awal Pemerintahan Prabowo
Menurut Syahganda, Prabowo Subianto sedang berada pada fase krusial membangun legitimasi awal pemerintahan. Dalam konteks tersebut, setiap kegagalan komunikasi dan kepemimpinan menteri akan ditafsirkan publik sebagai cerminan langsung dari Presiden, meski persoalan berada di level teknis kementerian.
“Publik tidak membedakan. Yang dilihat adalah negara. Jika negara dianggap absen atau tidak peka saat bencana, maka yang disalahkan adalah Presiden,” tegasnya.
Syahganda menyebut, membiarkan polemik berlarut tanpa evaluasi serius justru akan membuka ruang delegitimasi politik terhadap Prabowo, terutama dari kelompok oposisi dan masyarakat sipil yang kritis.
Desakan Mundur sebagai Langkah Penyelamatan Politik
Dalam analisisnya, Syahganda memandang pengunduran diri Menteri Daniel bukan sebagai bentuk kekalahan politik, melainkan langkah penyelamatan pemerintahan.
“Dalam tradisi negara demokratis, mundurnya pejabat yang kehilangan kepercayaan publik adalah bentuk tanggung jawab moral. Ini justru bisa memperkuat wibawa Presiden,” ujarnya.
Ia menilai, ketegasan Presiden dalam merespons menteri bermasalah akan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo tidak menoleransi kegagalan kepemimpinan, terlebih di tengah krisis kemanusiaan.
Penanganan Bencana Dipertanyakan
Syahganda juga menyinggung adanya ketimpangan antara narasi resmi pemerintah dan realitas di lapangan dalam penanganan bencana. Ia menilai, negara terkesan lamban dan minim empati, sehingga memicu kemarahan dan kekecewaan publik.
“Jika laporan di atas meja berbeda dengan jeritan korban di lapangan, maka ada masalah serius dalam tata kelola kebencanaan kita,” kata Syahganda.
Ia mendesak agar penanganan bencana tidak hanya dievaluasi secara administratif, tetapi juga secara politik dan moral, termasuk peran serta tanggung jawab menteri terkait.
Ujian Nyata Kepemimpinan Nasional
Syahganda menegaskan, bencana nasional seharusnya menjadi ujian kepemimpinan, bukan ajang pencitraan atau saling lempar tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa kegagalan mengelola krisis akan meninggalkan catatan politik panjang bagi pemerintahan baru.
“Sejarah selalu mencatat bagaimana negara hadir atau absen saat rakyatnya menderita,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Menteri Daniel maupun klarifikasi dari pihak pemerintah terkait desakan pengunduran diri tersebut.(Brago)
