Jakarta, Garuda Vox News—
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan praktik kekuasaan bayangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Terbaru, KPK mendalami indikasi keterlibatan ayah Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang, H.M. Kunang, dalam pengaturan mutasi dan promosi pejabat, yang diduga turut berdampak pada sejumlah dinas strategis, termasuk Dinas Kebudayaan dan Pemuda Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi.
Dugaan tersebut menguat setelah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Pemeriksaan difokuskan pada sejauh mana peran pihak keluarga bupati nonaktif dalam menentukan jabatan kepala dinas dan pejabat struktural di Pemkab Bekasi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, penyidik mendalami dugaan intervensi nonformal dalam proses mutasi dan promosi jabatan, yang berpotensi melanggar prinsip meritokrasi dan membuka ruang penyalahgunaan wewenang.
Sorotan tajam mengarah ke Disbudpora Kabupaten Bekasi, dinas yang dalam beberapa tahun terakhir mengelola anggaran besar proyek fisik dan kegiatan kepemudaan, serta belakangan disorot publik terkait sejumlah proyek bernilai puluhan miliar rupiah. Keterkaitan antara proses penempatan pejabat dan kebijakan proyek kini menjadi perhatian serius penyidik.
Pengamat menilai, jika mutasi pejabat Disbudpora terbukti dipengaruhi oleh kekuatan di luar mekanisme resmi, maka kebijakan dan proyek yang dijalankan dinas tersebut patut diaudit secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya konflik kepentingan dan pengondisian proyek.
“Ini bukan sekadar soal siapa menjabat di mana, tetapi siapa yang mengendalikan kebijakan dan anggaran,” ujar seorang pengamat tata kelola pemerintahan.
Kasus ini mempertegas dugaan bahwa praktik dinasti kekuasaan di Bekasi tidak hanya berdampak pada politik, tetapi juga menjalar ke pengelolaan birokrasi dan anggaran dinas, termasuk Disbudpora yang beririsan langsung dengan proyek pembangunan fasilitas olahraga dan kebudayaan.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengumumkan tersangka baru. Namun penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan menyeret pejabat dinas terkait, apabila ditemukan bukti kuat adanya keterlibatan dalam skema pengaturan jabatan maupun proyek.(Brago)
