Jakarta, Garuda Vox News–
Ketua Umum Badan Sosial Lintas Agama (Basolia), Bramantio Abdullah Suryongalogo (Gus BR) menyatakan bahwa Indonesia perlu mengubah arah kebijakan luar negeri dan politik internasionalnya di tengah dinamika tatanan global yang terus bergeser.
Menurut Bram, konfigurasi geopolitik dunia saat ini menuntut Indonesia untuk mengambil posisi yang lebih aktif, strategis, dan berani dalam mendorong perdamaian global, termasuk dalam konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
Ia menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden RI, Prabowo Subianto, yang disebutnya tengah mempertimbangkan keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) yang digagas di bawah kepemimpinan Donald Trump.
“Jika Indonesia benar-benar dilibatkan dalam Board of Peace untuk Gaza, ini momentum penting. Indonesia tidak cukup hanya menjadi pengamat atau penyampai pernyataan moral. Kita harus hadir sebagai aktor penentu dalam arsitektur perdamaian global,” ujar Bram dalam keterangan tertulisnya.
Namun demikian, Bram juga mendorong langkah yang lebih progresif dan kontroversial: membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel serta membuka Kedutaan Besar Israel di Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut harus dibaca sebagai strategi diplomasi aktif, bukan bentuk pengkhianatan terhadap solidaritas Palestina.
“Justru dengan menjalin hubungan diplomatik, Indonesia bisa memainkan peran mediasi yang lebih efektif. Netralitas dan politik non-blok tidak berarti pasif. Kita bisa tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, sekaligus membuka jalur komunikasi formal dengan semua pihak,” tegasnya.
Pernyataan ini muncul di tengah perubahan lanskap politik internasional yang semakin kompleks, mulai dari rivalitas kekuatan besar hingga konflik regional yang berlarut. Bram menilai Indonesia harus keluar dari pola lama diplomasi simbolik dan masuk ke diplomasi transformatif.
Meski demikian, wacana pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel dipastikan akan menuai pro dan kontra di dalam negeri. Sejak lama, Indonesia secara resmi belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan Palestina.
Di sisi lain, langkah bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza di bawah inisiatif Amerika Serikat juga berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai posisi bebas aktif Indonesia. Sejumlah pengamat menilai, kedekatan dengan satu blok kekuatan global bisa menimbulkan persepsi pergeseran orientasi politik luar negeri.
Bram menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo, namun ia juga mengingatkan agar setiap langkah strategis di bidang luar negeri dilakukan secara transparan dan melibatkan parlemen serta publik.
“Keputusan besar seperti ini tidak boleh elitis. Presiden harus memastikan ada komunikasi yang terbuka dengan DPR dan masyarakat. Jangan sampai langkah strategis justru memicu polarisasi di dalam negeri,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perubahan arah kebijakan luar negeri harus benar-benar didasarkan pada kepentingan nasional jangka panjang, bukan sekadar respons terhadap tekanan global atau manuver politik internasional.
Dengan dinamika global yang terus berubah, kebijakan luar negeri Indonesia kini berada di titik krusial. Apakah Indonesia akan tetap pada jalur tradisionalnya, atau mengambil langkah berani yang berpotensi mengubah peta diplomasi kawasan.(Brago)
