Jakarta, Garuda Vox News—
Keputusan pemerintah Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu gelombang kritik keras di dalam negeri. Langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto itu kini menjadi titik panas baru dalam dinamika politik nasional.
Dalam beberapa pekan terakhir, kritik datang dari berbagai arah seperti tokoh agama, organisasi mahasiswa, akademisi kampus besar, hingga para purnawirawan jenderal TNI. Mereka menilai keputusan bergabung dengan BoP berpotensi menyeret Indonesia terlalu jauh dalam orbit geopolitik Amerika Serikat.
Situasi semakin memanas ketika sejumlah purnawirawan jenderal berkumpul dalam forum diskusi di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Pertemuan tersebut disebut sebagai konsolidasi moral untuk menyikapi arah politik luar negeri Indonesia yang dinilai mulai kehilangan independensi.
Para purnawirawan menilai Indonesia selama puluhan tahun dikenal dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, namun keikutsertaan dalam BoP justru dianggap membuka ruang keberpihakan baru dalam konflik global.
Sejumlah pengamat hubungan internasional di UGM juga mengingatkan bahwa posisi Indonesia sebagai mediator konflik dunia bisa kehilangan legitimasi jika berada dalam struktur organisasi yang dipimpin langsung oleh Donald Trump.
Tekanan politik tidak hanya datang dari kalangan militer senior. Kelompok mahasiswa dan organisasi masyarakat juga mulai turun ke jalan.
Organisasi mahasiswa seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bahkan menggelar aksi di depan Istana Negara dan Kedutaan Besar Amerika Serikat, menuntut pemerintah segera mengevaluasi atau bahkan keluar dari BoP.
Di kalangan akademisi, kritik juga muncul dari sejumlah profesor universitas besar yang menilai langkah tersebut berisiko mengikis kedaulatan politik luar negeri Indonesia.
Sejumlah tokoh nasional juga ikut bersuara. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar menjadi pengikut dalam agenda geopolitik Washington.
Menurutnya, gagasan BoP memang dikemas sebagai proyek perdamaian, tetapi implementasinya harus diuji secara serius agar tidak bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia.
Kontroversi semakin tajam setelah sebagian pengamat menilai BoP justru berpotensi berubah dari forum perdamaian menjadi alat politik global. Bahkan muncul kritik keras yang menyebut BoP sebagai “Board of War”, karena dianggap tidak mampu mencegah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Bagi sebagian kalangan, bergabungnya Indonesia dalam forum tersebut dianggap sebagai perjudian diplomasi yang berisiko tinggi. Jika salah langkah, Indonesia bisa terseret dalam pusaran konflik global yang selama ini selalu dihindari oleh politik luar negeri Indonesia.
keputusan bergabung dengan BoP telah membuka babak baru dalam perdebatan politik nasional. Bukan hanya soal diplomasi luar negeri, tetapi juga soal arah ideologis Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik dunia.
Di tengah kritik yang semakin keras, pemerintah dituntut menjelaskan secara transparan apakah langkah ini benar-benar untuk kepentingan nasional, atau sekadar bagian dari permainan geopolitik global.(Brago)
