Makkah, Garuda Vox News—
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI melakukan peninjauan langsung terhadap salah satu dapur katering penyedia konsumsi jamaah haji Indonesia di kawasan Makkah, Minggu (24/5/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kualitas layanan haji, khususnya dalam aspek konsumsi jamaah yang menjadi kebutuhan dasar selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Dalam inspeksi tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Timwas Haji DPR RI, Ansory Siregar menaruh perhatian serius terhadap sistem distribusi makanan dari dapur katering menuju hotel tempat jamaah menginap. Salah satu titik yang menjadi sorotan adalah dapur Almusafirun yang memiliki jarak distribusi cukup jauh, mencapai sekitar 12 kilometer menuju Hotel Al-Hidayah.
Menurut Ansory, faktor jarak tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan konsumsi bagi jamaah haji Indonesia. Ia menegaskan bahwa ketepatan waktu pengiriman, kebersihan proses produksi, hingga kualitas makanan saat diterima jamaah harus tetap menjadi prioritas utama seluruh vendor katering.
“Pengawasan ini penting agar layanan konsumsi benar-benar sesuai standar. Jamaah harus menerima makanan dalam kondisi layak, higienis, dan tepat waktu meskipun distribusinya menempuh jarak cukup panjang,” ujar Ansory di sela-sela peninjauan.
Timwas juga melakukan pengecekan langsung terhadap proses produksi makanan, sistem pengemasan, kesiapan tenaga kerja, hingga mekanisme distribusi yang diterapkan pihak katering. Selain itu, rombongan berdialog dengan manajemen dapur terkait pola pengiriman agar kualitas makanan tetap terjaga sampai diterima jamaah di hotel.
Dalam peninjauan tersebut, DPR turut mengapresiasi pelayanan katering yang selama ini berjalan cukup baik. Namun demikian, Timwas mengingatkan bahwa peningkatan jumlah jamaah serta kompleksitas distribusi di Makkah membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan konsisten.
Secara politis, langkah pengawasan ini dinilai menjadi bentuk keseriusan DPR RI dalam memastikan pemerintah dan seluruh mitra penyelenggara haji bekerja optimal melayani jamaah Indonesia. Pengawasan lapangan juga dipandang penting untuk menjawab berbagai keluhan yang kerap muncul setiap musim haji, mulai dari keterlambatan distribusi konsumsi hingga kualitas makanan.
Di sisi lain, pengamat pelayanan publik menilai pengawasan langsung seperti ini perlu dilakukan secara berkala dan menyentuh seluruh aspek layanan haji, bukan hanya konsumsi, tetapi juga transportasi, akomodasi, serta perlindungan jamaah lanjut usia.
Dengan pengawasan yang lebih aktif, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji 2026 dapat berjalan lebih tertib, profesional, dan memberikan rasa nyaman bagi jamaah Indonesia selama berada di Tanah Suci.(Charly)
